Temenggung Adat Kabupaten Sintang Buka Ritual Adat dan Pasang Portal, Desak PT HPI Triputra Berikan Penjelasan kepada Masyarakat09.57.35

Sintang, BengkayangNews.com – Temenggung Adat Kabupaten Sintang menggelar ritual adat sekaligus melakukan pemasangan portal sebagai bentuk upaya menjaga hak dan kepentingan masyarakat adat serta kearifan lokal di wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan menyusul kekecewaan masyarakat terhadap PT HPI Triputra yang dinilai belum memberikan pertanggungjawaban maupun penjelasan secara terbuka atas sejumlah persoalan yang telah disampaikan masyarakat.

Dalam keterangannya, perwakilan masyarakat adat menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya telah berupaya meminta klarifikasi kepada perusahaan. Namun, hingga saat ini masyarakat merasa belum memperoleh jawaban yang diharapkan.

Selain persoalan dengan perusahaan, masyarakat juga terus memperjuangkan kejelasan laporan terkait persoalan pertanahan melalui Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat.

BACA JUGA : Mafia Lahan Sintang Meledak: Warga Jadi Tersangka, HGU Perusahaan Justru Tak Tersentuh

Perwakilan masyarakat menjelaskan bahwa pihaknya telah mendatangi Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat untuk mempertanyakan perkembangan surat pengaduan yang sebelumnya disampaikan.

Dari hasil pertemuan tersebut, pihak Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa surat terkait laporan masyarakat telah dikirimkan kepada BPN Kabupaten Sintang.

Bahkan, berdasarkan keterangan yang diterima, BPN Kabupaten Sintang disebut telah meneruskan surat tersebut kepada pihak pelapor, yakni Jimbay dan Idin selaku perwakilan masyarakat.

Namun, hingga saat ini surat tersebut dikabarkan belum diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Meski demikian, masyarakat mengapresiasi respons Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan tersebut. Kini masyarakat menunggu tindak lanjut dari BPN Kabupaten Sintang sesuai arahan dari Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat.

Dua Persoalan Utama yang Dipersoalkan Masyarakat

Dalam penjelasannya, perwakilan masyarakat mengungkapkan terdapat sejumlah persoalan yang menjadi dasar pengaduan terhadap perusahaan.

Pertama, terkait pembagian hasil pengelolaan lahan yang sebelumnya disebut menggunakan skema 10:3. Namun, menurut keterangan perwakilan masyarakat, kemudian muncul perubahan menjadi 10:2 yang dinilai tidak disertai penjelasan dan kesepakatan yang transparan.

Masyarakat juga mempertanyakan realisasi pembagian hasil melalui koperasi yang bekerja sama dengan perusahaan. Mereka menilai perlu adanya keterbukaan mengenai mekanisme pembagian serta dana yang menjadi hak masyarakat.

Kedua, persoalan lahan yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU). Masyarakat mempertanyakan adanya sebagian lahan yang menurut mereka telah memiliki sertifikat, sehingga membutuhkan penjelasan mengenai status hukum dan proses penerbitan hak atas tanah tersebut.

Atas berbagai persoalan tersebut, masyarakat berharap pemerintah, khususnya ATR/BPN, dapat memberikan kepastian hukum serta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap permasalahan pertanahan yang dilaporkan.

Pemasangan portal melalui ritual adat ini menjadi bentuk penyampaian sikap masyarakat adat dalam mempertahankan hak dan kearifan lokal mereka.

Masyarakat berharap PT HPI Triputra dapat segera memberikan klarifikasi dan membuka ruang dialog dengan masyarakat agar persoalan yang berlangsung tidak semakin berlarut-larut.

Hingga berita ini disusun, keterangan dan tanggapan resmi dari pihak PT HPI Triputra maupun BPN Kabupaten Sintang masih perlu dikonfirmasi untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang. (Red/Rdi)