Jakarta, BengkayangNews.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR)meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan perlindungan terhadap kearifan lokal masyarakat adat dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan melalui konferensi pers pada 14 Agustus 2026 di Jakarta, sebagai respons terhadap permohonan uji materiil Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dalam perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026. Dalam pernyataan sikapnya, DPP Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan, melainkan juga menyangkut hak masyarakat adat dalam mempertahankan kehidupan, kebudayaan, tradisi, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kepala Biro Humas DPP Tariu Borneo Bangkule Rajakng, Moses Thomas, menyampaikan bahwa bagi masyarakat Dayak, kegiatan berladang merupakan bagian dari sistem kehidupan dan kebudayaan yang memiliki aturan adat tersendiri. BACA JUGA :Delapan WNA Malaysia Diduga Dieksploitasi, LBH HWCI Minta TPPO Diusut Menurutnya, praktik perladangan tradisional mencakup tata cara membuka lahan, menentukan lokasi, waktu pembakaran, pengendalian api, gotong royong, hingga tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, pihaknya meminta agar praktik pembakaran terkendali dalam sistem perladangan tradisional tidak disamakan dengan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal untuk kepentingan korporasi. “Keduanya memiliki konteks, tujuan, skala, sistem pengawasan dan tanggung jawab yang berbeda,” demikian salah satu penegasan dalam pernyataan sikap tersebut. Pasal 69 ayat (2) dinilai penting bagi masyarakat adat DPP Tariu Borneo Bangkule Rajakng menilai Pasal 69 ayat (2) UU PPLH memiliki peran penting karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan berdasarkan kearifan lokal di daerah masing-masing. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Menurut mereka, hukum lingkungan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek larangan, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Mereka menegaskan tetap mendukung perlindungan lingkungan hidup serta menolak pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, pencemaran, maupun bencana. Namun, perlindungan lingkungan tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan kebudayaan masyarakat adat. Jika praktik perladangan tradisional dipukul rata sebagai tindakan kriminal, maka bukan hanya keberadaan ladang yang terancam, melainkan juga pengetahuan tradisional, pangan lokal, hubungan masyarakat dengan tanah, serta keberlanjutan kebudayaan masyarakat adat. BACA JUGA : Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, MPR Siapkan Proses Pengisian Pengganti Minta MK melihat persoalan secara menyeluruh Dalam pernyataan tersebut, DPP Tariu Borneo Bangkule Rajakng menyatakan menghormati kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Meski demikian, mereka meminta majelis hakim MK agar tidak hanya melihat persoalan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan hak konstitusional masyarakat adat, kebudayaan, lingkungan hidup, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal. Mereka juga menolak adanya pertentangan antara masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. Menurut DPP Tariu Borneo Bangkule Rajakng, masyarakat adat justru memiliki peran penting dalam menjaga hutan, sungai, tanah, dan wilayah adat melalui pengetahuan serta aturan yang diwariskan secara turun-temurun. “Yang salah harus ditindak, tetapi kearifan lokal yang benar dan bertanggung jawab jangan dikriminalisasi,” tegas pernyataan tersebut. Pemerintah dan DPR diminta memberikan perhatian Selain kepada Mahkamah Konstitusi, DPP Tariu Borneo Bangkule Rajakng juga meminta Pemerintah dan DPR RI memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut. Mereka menilai masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan ruang hidup, lingkungan, dan kebudayaan mereka. Dalam sikap resminya, organisasi tersebut menyampaikan lima poin utama, yakni menghormati proses hukum dan kewenangan MK, mempertahankan perlindungan kearifan lokal masyarakat adat, menolak generalisasi antara perladangan tradisional dan pembakaran hutan ilegal, meminta Pemerintah dan DPR memastikan kebijakan lingkungan tidak menghilangkan hak masyarakat adat, serta mendorong dialog dan kajian ilmiah dengan mempertimbangkan hukum adat dan kepentingan masyarakat. DPP Tariu Borneo Bangkule Rajakng berharap seluruh pihak mengedepankan pendekatan yang adil dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun gesekan sosial. Menutup pernyataan sikapnya, organisasi tersebut menegaskan bahwa melindungi lingkungan, menghormati masyarakat adat, dan menjaga kearifan lokal merupakan kewajiban yang harus berjalan beriringan. “Jangan sampai atas nama lingkungan, masyarakat adat kehilangan ruang hidup dan kebudayaannya. Jangan sampai atas nama penegakan hukum, kearifan lokal justru dihilangkan dari hukum Indonesia,” demikian penegasan dalam pernyataan tersebut. Pernyataan Sikap yang disampaikan : Dengan ini kami menyatakan:Pertama, menghormati proses hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.Kedua, meminta agar perlindungan terhadap kearifan lokal masyarakat adat tetap dipertahankan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.Ketiga, menolak segala bentuk generalisasi yang menyamakan perladangan tradisional masyarakat adat dengan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal.Keempat, meminta Pemerintah dan DPR RI memastikan bahwa kebijakan lingkungan hidup tidak menghilangkan hak masyarakat adat atas kebudayaan dan kearifan lokalnya.Kelima, meminta seluruh pihak mengedepankan dialog, kajian ilmiah, hukum adat dan kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan ini agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan gesekan sosial demi terciptanya kondusivitas dan stabilitas nasional. PENUTUP Kami ingin menegaskan bahwa: Melindungi lingkungan adalah kewajiban. Menghormati masyarakat adat adalah kewajiban. Menjaga kearifan lokal adalah bagian dari menjaga kebudayaan bangsa. Jangan sampai atas nama lingkungan, masyarakat adat kehilangan ruang hidup dan kebudayaannya. Jangan sampai atas nama penegakan hukum, kearifan lokal justru dihilangkan dari hukum Indonesia. “Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata.” (Red/Rdi) Navigasi pos Delapan WNA Malaysia Diduga Dieksploitasi, LBH HWCI Minta TPPO Diusut