Sintang, BengkayangNews.com – Dugaan praktik “mafia lahan” berskala besar di Kecamatan Senaning, Kabupaten Sintang, kini meledak ke permukaan dan berpotensi menjadi skandal nasional. Publik dibuat bertanya-tanya mengapa warga yang diproses hukum, sementara legalitas Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan justru belum tersentuh?Penetapan Iden Mahendro sebagai tersangka dalam perkara dokumen “susila tanah” memicu gelombang protes. Masyarakat menilai penanganan kasus ini terkesan berat sebelah dan tidak menyentuh inti persoalan yang sebenarnya.“Ini bukan sekadar kasus dokumen. Ini soal tanah, soal hak masyarakat, dan soal dugaan permainan besar. Kenapa hanya warga yang dijadikan tersangka?” tegas salah satu tokoh masyarakat.Sorotan tajam kini mengarah ke Polda Kalimantan Barat. Aparat didesak untuk tidak berhenti pada level bawah, melainkan berani mengaudit dan mengusut tuntas HGU perusahaan yang diduga bermasalah.Nama perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk yang dikenal sebagai PT DAP 1 dan PT DAP 2, ikut terseret dalam pusaran isu. Warga menduga adanya ketidaksesuaian serius antara dokumen HGU dengan kondisi riil di lapangan.Jika dugaan ini benar, maka skandal ini tidak hanya merugikan masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi merugikan negara secara sistematis.“Kalau HGU bermasalah tapi tetap berjalan, ini bisa jadi indikasi ada permainan besar. Tidak mungkin terjadi tanpa ada yang ‘membekingi’,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.Lebih mengejutkan, warga mengaku telah lama menjadi korban dari situasi yang mereka sebut sebagai “penyesatan informasi” terkait status lahan.Banyak yang merasa haknya dirampas secara perlahan melalui mekanisme yang tidak transparan.Desakan keras kini diarahkan kepada pemerintah pusat, kementerian terkait, serta aparat penegak hukum untuk turun langsung ke lokasi dan melakukan audit total terhadap seluruh izin perusahaan.“Kami minta negara hadir. Jangan hanya tajam ke bawah. Kalau perlu, bongkar semua mulai dari izin, HGU, sampai siapa saja yang terlibat,” seru warga.Kasus ini pun menjadi ujian serius bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Publik menanti: apakah aparat berani membongkar dugaan mafia HGU hingga ke akar, atau justru kembali berhenti pada korban di lapisan bawah?Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan yang disebutkan belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, tekanan publik terus menguat agar kasus ini tidak berhenti sebagai isu lokal, melainkan diusut sebagai dugaan skandal agraria berskala nasional.
