Rp14,7 Miliar Dana Publik untuk Jalan Sejah–Momong, Publik Menanti Hasil Nyata

Sanggau Ledo, BengkayangNews.com – Sebuah papan proyek besar berdiri di tengah lahan terbuka. Isinya jelas: Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan Rp14.703.262.351 untuk penanganan long segment di ruas Sejajah–Momong.

Diketahui kontrak diteken 29 Juni 2026, masa kerja 150 hari kalender, dan dananya diambil dari Dana Alokasi Khusus APBD. Angka itu bukan kecil. Hampir Rp15 miliar uang publik untuk pemeliharaan berkala sekaligus peningkatan/rekonstruksi satu segmen jalan.

Pelaksana proyek ini ditunjuk CV. Subur Makmur Berkarya, sementara pengawasan dipercayakan kepada PT. Nikedo Arditomo Konsultan.

BACA JUGA : Perjuangan Anak-Anak Dusun Minso Bertaruh Nyawa Demi Bersekolah, Lewat Jalan Rusak dan Licin

Pertanyaannya sederhana: apakah nilai itu sebanding dengan hasil yang akan diterima masyarakat? Proyek sejenis di daerah seringkali menjadi celah. Nilai kontrak tinggi, masa kerja relatif pendek, dan pengawasan yang “internal” seringkali membuat kualitas pekerjaan dipertanyakan. Belum lagi soal transparansi pemilihan penyedia jasa.

Siapa yang memastikan CV tersebut memang memiliki kapasitas teknis dan pengalaman memadai untuk pekerjaan senilai hampir Rp15 miliar? Bagaimana proses lelangnya? Apakah ada penawaran yang lebih kompetitif?

Dana Alokasi Khusus APBD bukan uang pribadi pejabat. Itu uang rakyat. Setiap rupiahnya harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya di atas kertas kontrak, tapi di lapangan: apakah jalan benar-benar diperbaiki secara berkualitas, atau hanya “diratakan” lalu dibiarkan retak lagi dalam waktu singkat.

Hingga saat ini, papan informasi masih berdiri. Tapi publik berhak menuntut lebih dari sekadar papan. Mereka berhak melihat progres yang transparan, laporan realisasi yang terbuka, dan hasil akhir yang tidak mengecewakan.

150 hari bukan waktu yang lama. Jika proyek ini berjalan tanpa pengawasan ketat dari masyarakat dan media, risiko pembengkakan, keterlambatan, atau kualitas asal-asalan akan semakin besar. Kabupaten Bengkayang membutuhkan infrastruktur yang benar-benar berfungsi, bukan hanya proyek yang menghabiskan anggaran. Masyarakat menunggu bukti, bukan janji di papan. (Red/Rdi)