BengkayangNews.com – Penyaluran BBM Bersubsidi harus merata diterima masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Barat. Maka dari itu, BPH Migas dan DPR RI terus berupaya supaya penyaluran BBM yang memiliki subsidi tepat sasaran. Hal tersebut dibeberkan Maman Abdurahman, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, mengatakan pada acara pertemuan BPH Migas dan DPR.
“Kami terus berupaya dan memastikan seluruh masyarakat yang berhak mendapat BBM subsidi. Namun, jika memang terjadi kelangkaan, maka akan terus dievaluasi. Apalagi dari volume persentase soal kelangkaan, saya meyakini mengalami penurunan. Kalau memang beberapa daerah terjadi kelangkaan BBM saya minta masyarakat laporkan,” ucapnya kemarin.
Menurut dia memang dalam satu dua tahun terakhir, ada beberapa daerah yang mengalami kelangkaan BBM subsidi.
Hal ini dipicu karena ada moratorium sub penyalur yang dilakukan oleh BPH Migas. Hanya, harus disyukuri moratorium sudah dicabut pada bulan Mei 2024 kemarin.
“Dan pemerintah sudah membuka kembali peraturan terkait sub penyalur. Dengan ini, maka daerah yang masih terjadi kelangkaan BBM akan dilakukan dengan membentuk sub penyalur BBM,” ucapnya.
“Insya Allah daerah yang kita anggap masih langka dan belum mendapatkan BBM akan kita dorong dibentuk sub penyaluran, dan ini kita percepat,” lanjut dia.
Politisi Golkar ini mencontohkan beberapa daerah seperti di Kabupaten Landak dan Kubu Raya. Secara spesifik dia menyebutkan berada i Kecamatan Sungai Kakap, dimana di daerah tersebut terdapat kelangkaan BBM. “Memang ada aspirasi di Kecamatan Sungai Kakap yang masuk, mau kita dorong dibentuk sub penyalur disana,” pungkasnya.
Maman mendorong supaya Kalimantan Barat memiliki Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) memadai. Sebab keberadaannya seperti di Siantan, Kota Pontianak dinilai kurang memadai. Itu karena hanya mampu menyuplai pasokan selama dua hari.
“Dengan dengan adanya TBBM yang baru, saya optimistis pasokan BBM dari pusat juga akan meningkat,” ucapnya.
Politisi Muda Golkar ini juga mendorong solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan distribusi BBM di Kalbar. Selain adanya TBBM Pertamina di Siantan, juga Komisi VII mendorong pembangunan TBBM Baru di wilayah pesisir yang agak jauh seperti di wilayah Mempawah hingga ke Bengkayang. Ini supaya TBBM baru dapat banyak penampung tangki-tangki minyak yang ada sekarang ini. Dari daya tampung maksimal hanya dua hari, bisa ditingkatkan menjadi sembilan hari. “Juga supaya kedepannya, warga di pedalaman yang membutuhkan minyak bisa terpenuhi dengan harga terjangkau,” kata dia.
Berikutnya adalah merubah metode subsidi yang sudah berjalan selama ini. Dari sebelumnya subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup. “Ini agar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan BBM,” pungkas dia.