Jakarta, BengkayangNews – Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut setelah menerima kedatangan Gibran di Gedung MPR. Menurut Muzani, pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden periode 2024–2029. “Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ahmad Muzani. Muzani juga mengungkapkan bahwa surat serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran meminta agar surat tersebut segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan konstitusi. Prabowo Terima Pengunduran Diri dengan Berat Hati Sebelum menyerahkan surat kepada MPR, Gibran telah menyampaikan keputusan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan di Istana Merdeka, Prabowo menyatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati serta menghormati pilihan Gibran. Presiden juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Gibran selama mendampingi pemerintahan.”I felt assisted. He did his job well,” ujar Prabowo. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden mengakui bantuan dan kontribusi Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan kerja keras Gibran selama berada dalam pemerintahan. Pengunduran Diri di Tengah Polemik Pendidikan Keputusan Gibran mundur terjadi setelah polemik mengenai dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden kembali menjadi perhatian publik. Perkembangan putusan pengadilan terkait persoalan dokumen tersebut memicu dinamika hukum dan politik. Sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran. Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang berpotensi mengarah pada proses pemakzulan. Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, agenda rapat paripurna DPR terkait usulan tersebut dibatalkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran secara tegas menyatakan kehendak untuk berhenti atas permintaan sendiri. Menurut Yusril, surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR, tetapi menjadi dasar untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden. MPR Siapkan Mekanisme Pengganti Setelah menerima surat pengunduran diri, pimpinan MPR segera menyiapkan rapat untuk membahas tindak lanjut dan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari. Presiden berwenang mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memilih satu di antaranya.Ketentuan tersebut berarti Presiden tidak dapat menunjuk pengganti secara langsung karena keputusan pemilihan berada di tangan MPR. Jokowi Sampaikan Dukungan kepada Pemerintahan Prabowo Di tengah perkembangan tersebut, mantan Presiden Joko Widodo juga menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jokowi menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung pemerintahan Prabowo, khususnya program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah dinamika hubungan politik antara berbagai kekuatan nasional. Babak Baru Politik Indonesia Pengunduran diri Gibran menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Gibran merupakan Wakil Presiden yang terpilih bersama Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 dan dilantik pada 20 Oktober 2024. Kini, setelah surat pengunduran diri diserahkan, perhatian publik tertuju pada langkah MPR dan keputusan Presiden dalam mengusulkan dua calon pengganti. Proses selanjutnya akan menjadi ujian bagi mekanisme konstitusi sekaligus menentukan kelanjutan kepemimpinan nasional hingga berakhirnya periode pemerintahan 2024–2029. (Red/Rdi) Navigasi pos Dayak Feast di Hampton Square Berlangsung Lancar, UMKM FDKJ Apresiasi Peluang Promosi Budaya dan Kuliner Kalbar