Persiapan Jadi Ibu Kota Politik, Proyek Town Hall IKN Tahap II Dikebut, Progres Capai 49 Persen

Nusantara, BengkayangNews. – Pembangunan fasilitas pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus dipercepat. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Town Hall atau fasilitas perkantoran Otorita IKN tahap II yang kini telah mencapai progres fisik sebesar 49 persen.

Percepatan pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, turun langsung meninjau perkembangan pembangunan proyek tersebut. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai perencanaan, baik dari sisi kualitas bangunan maupun kesesuaian desain.

Dengan capaian progres yang telah mencapai 49 persen, pengerjaan proyek tersebut terus dikebut oleh tim konstruksi di lapangan agar dapat diselesaikan sesuai target.

Kualitas Bangunan Tetap Menjadi Prioritas

Dalam proses pembangunan, percepatan pekerjaan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memperhatikan kualitas konstruksi dan fungsi bangunan.

Fasilitas perkantoran ini dipersiapkan untuk menunjang aktivitas kelembagaan dan operasional pemerintahan Otorita IKN di kawasan Nusantara.

Penyelesaian berbagai fasilitas pemerintahan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perkotaan yang mampu mendukung kegiatan administrasi dan pelayanan publik.

IKN Dipersiapkan Menjadi Ibu Kota Politik 2028

Pembangunan Town Hall merupakan bagian dari rangkaian pengembangan IKN tahap II yang lebih luas. Pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, termasuk gedung-gedung yang akan digunakan lembaga negara.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Nusantara ditargetkan berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Kepala Otorita IKN sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi salah satu prioritas utama. Infrastruktur tersebut ditargetkan siap pada akhir 2027 agar dapat mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan pada 2028.

Selain gedung pemerintahan, pengembangan IKN juga mencakup penyediaan hunian ASN, infrastruktur jalan, jaringan air minum, listrik, serta berbagai fasilitas pendukung perkotaan.

Tantangan Menuju Pusat Pemerintahan Baru

Percepatan pembangunan IKN menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, Otorita IKN, kementerian terkait, kontraktor, serta pihak swasta.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting agar pemindahan dan pelaksanaan aktivitas pemerintahan dapat berjalan efektif.

Dengan progres pembangunan Town Hall tahap II yang telah mencapai 49 persen, pemerintah terus mendorong penyelesaian proyek tersebut sebagai bagian dari persiapan mewujudkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan Ibu Kota Politik Indonesia.

Pembangunan IKN diharapkan tidak hanya menghadirkan pusat administrasi pemerintahan baru, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya bagi Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur. (Red/Rdi)